INFOSEMUA.com -| Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mulai memperluas pendekatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui pemberdayaan ekonomi. Salah satu langkah yang ditempuh yakni meluncurkan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) untuk membantu masyarakat mendapatkan akses pekerjaan.
Program tersebut diluncurkan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026). Peluncuran Poliran dirangkai dengan kegiatan bursa kerja (job fair) yang mempertemukan para pencari kerja dengan perusahaan dari berbagai sektor industri.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Polri melihat persoalan keamanan secara lebih luas. Pengangguran tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi, tetapi juga dapat memunculkan kerentanan sosial yang berpengaruh terhadap stabilitas keamanan lingkungan.
Dalam sambutannya, Suyudi menegaskan bahwa kepolisian perlu mengambil peran dalam membantu masyarakat memperoleh kesempatan kerja, sejalan dengan agenda pemerintah memperluas penyerapan tenaga kerja.
“Melihat kondisi ini, tentunya Polri tidak boleh diam. Sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan, kami hadir untuk membuka akses dan mempertemukan warga dengan peluang yang tersedia. Semangat inilah yang melahirkan Poliran,” ujar Suyudi.
Menurut Suyudi, pekerjaan memiliki arti lebih luas daripada sekadar sumber penghasilan. Kesempatan kerja juga berkaitan dengan terciptanya ketahanan keluarga dan lingkungan masyarakat yang lebih sejahtera.
“Pekerjaan tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi memberikan kepastian dan ketenangan bagi keluarga. Dan keluarga yang sejahtera menjadi pondasi kamtibmas yang kuat. Karena itu Polri terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam mengatasi pengangguran,” tegasnya.
Program Poliran sendiri bukan inisiatif yang muncul secara tiba-tiba. Gagasan tersebut telah dikembangkan Suyudi ketika masih menjabat sebagai Kapolda Banten. Saat itu, kepolisian berupaya menghubungkan masyarakat dengan lembaga pelatihan serta perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
Setelah dikembangkan di tingkat daerah, program tersebut kini diperluas dengan cakupan nasional melalui keterlibatan jajaran kepolisian dan berbagai pemangku kepentingan.
Suyudi menjelaskan, posisi Polri dalam program ini bukan mengambil alih tanggung jawab kementerian, pemerintah daerah, ataupun sektor swasta. Kepolisian lebih diarahkan menjadi penghubung yang memperkuat koordinasi antara pencari kerja, penyedia lapangan pekerjaan, dan lembaga peningkatan kompetensi.
“Saya tegaskan, yang kami lakukan adalah memfasilitasi dan mengoptimalkan kolaborasi. Termasuk bersinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan serta kementerian dan lembaga terkait lainnya agar setiap pihak bergerak selaras dan saling menguatkan,” kata Suyudi.
Selain membuka akses pekerjaan, Poliran juga memberikan perhatian terhadap praktik percaloan tenaga kerja dan pungutan liar yang kerap merugikan para pencari kerja.
