Ditempat terpisah Wakil Wali Kota, Li Claudia Chandra menambahkab bahwa pengelolaan kampung nelayan tersebut akan dipercayakan kepada Koperasi Nelayan Merah Putih yang telah dibentuk di tiga lokasi tersebut.
Untuk anggaran pembangunan di tiga kampung nelayan modern tersebut bervariasi. Satu lokasi dialokasikan sebesar Rp7 miliar, lokasi lain Rp11 miliar, sementara yang terbesar mencapai Rp17 miliar, ungkap Li Claudia.
Dari ketiga titik, Tanjung Banun menjadi kawasan dengan potensi terbesar. Hal ini lantaran letaknya yang strategis sebagai pusat bongkar muat hasil tangkapan nelayan.
Proses pembangunannya telah resmi dimulai pada Kamis (19/09) kemarin, ditandai dengan survei lapangan dan penentuan titik nol. Pekerjaan melibatkan berbagai instansi, termasuk Badan Pengusahaan (BP) Batam yang bertanggung jawab atas master plan kawasan Tanjung Banun tersebut.
“Secara teknis Kadis Perikanan, Yudi Atmajianto menyampaikan, proses pengerjaan sesuai SK Kementerian KKP sudah dimulai dan mudah- mudahan prosesnya lancar, sehingga Desember bisa selesai. jadi awal tahun 2026 fasilitas ini sudah bisa dimanfaatkan oleh nelayan,” tegas Yudi.
Ia juga berharap, pembangunan kampung nelayan modern tersebut mampu menjadi penggerak ekonomi baru di wilayah pesisir Kota Batam. Tidak hanya meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui sarana produksi yang lebih baik, tetapi juga membuka peluang usaha baru bagi koperasi dan masyarakat sekitar.
“Dengan adanya fasilitas yang lebih memadai hasil tangkapan lebih terjaga kualitasnya. biaya operasionalnya juga bisa lebih efisien, sehingga daya saing produk perikanan di Kota Batam bisa meningkat signifikan,” ujarnya menutup penjelasannya./Red.
